Humanisme Jawi saha kearifan lokal minangka seserepan ingkang dipun gadhahi manungsa Jawi kangge nggambaraken utawi ngejawantahaken manekawarna penggalih utawi gagasan kangge prilaku sakdintenipun. Minangka sistem pengetahuan ingkang asalipun saking pandangan hidup masyarakat, pramila seserepan kearifan lokal saged nglairaken nilai humanisme Jawi. Nilai humanisme punika mujudaken nilai-nilai kemanusiaan kados ta moralitas, kebebasan saha tanggung jawab, hak saha kewajiban ugi ngregani martabat saha eksistensi manungsa. Lumantar kerja keras, hidup selaras, katekunan anggenipun makarya wonten sedaya bidang (dunia kerja, seni, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi) pramila nilai humanisme Jawi katingal kongkret. Pramila nilai humanisme Jawi saged maringi kontribusi kagem kehidupan berbangsa saha bernegara ( Irmayanti Meliono-Budianto,2010).

Penilaian masyarakat terhadap rendahnya mutu pendidikan   lebih disebabkan pendidikan kita telah mengalami disorientasi budaya--- lebih mengedepankan  aspek rasionalitas-- ketimbang proses pencerdasan  manusia. Aktivitas pendidikan hanya berkutat pada persoalan klasik yang memusatkan aspek rasional manusia. Transfer ilmu pengetahuan rasional ini begitu ditekankan dalam pendidikan sehingga dimensi lain pendidikan seperti aspek psikis, spiritual, aspek sosial budaya dilupakan. Akibatnya pendidikan kita menjadi berat sebelah, yang pada gilirannya melahirkan manusia-manusia yang tinggi kadar intelektualnya namun tanpa emosi dan jiwa sosial yang haus akan nilai-nilai human. Itulah konsep pendidikan yang keliru selama beberapa dasawarsa yang kita terapkan pada anak didik kita, yang pada akhirnya  pendidikan itu  tidak akan bermanfaat, karena proses yang berjalan adalah robotisasi nilai. Gejala atau simpton pendidikan ini nampak pula dalam proses pendidikan yang secara singkat dapat dikatakan bahwa pendidikan kita hanya mendidik manusia untuk “tahu banyak hal dan pandai mengetrapkan sejumlah keterampilan teknis” .

Begitu kuatnya kita meletakkan proses yang keliru pada pendidikan, maka fungsi pendidikan (sekolah) tak ubahnya sebagai penjara, yang seharusnya tempat dimana anak-anak menemukan kegembiraan dan kebahagiannya. Di sana anak-anak belajar berteman, bermain, menjadi dirinya, dan mengembangkan bakatnya.  Proses yang begitu lama ini bermuara pada hasil pendidikan tidak pernah melahirkan manusia yang kritis, cerdas, dan berbudaya.

Pendidikan kita telah mengalami disfungsional karena isi pendidikan mengandung muatan-muatan nilai yang berakibat timbulnya kecemasan, ketakutan, kriminalitas, ketidakberdayaan, ketidakadilan, kesombongan, anomali, dan sebagainya. Bahwa saintisme, pendewasan teknologi sebagai nilai mutlak, materialisme merajalela, kemerosotan mental dan moral, ketidakadilan social yang meluas, kekerasan merajalela, dan sebagainya, menjadi pilihan dan merasuk serta membantin pada sebagian masyarakat kita, tidak dapat tidak karena proses pendidikan yang keliru sebagai salah satu sebab kemungkinan .

Walau demikian minornya penilaian orang terhadap proses/mutu pendidikan kita, sisi positifnya tetap ada, yakni lembaga pendidikan merupakan lembaga sosial yang paling arkais manakala masyarakat begitu dinamis dan rentan terhadap perubahan, fungsi pendidikan tetap sebagai “ watchdog” terhadap perubahan yang keliru . Sebab dengan memperoleh pendidikan yang secukupnya masyarakat kita akan tetap beradap dan menjadi merdeka pikiran dan batinnya.

Dalam konsep Ki Hadjar Dewantara , lembaga pendidikan merupakan institusi sosial yang sangat menentukan kemajuan dan peradaban bangsa. Sulit dibayangkan,    bangsa primitif   menjadi beradab dan bisa bersaing dengan bangsa lain jika tidak tanpa melalui pendidikan yang bermutu. Oleh sebab itu pengelolaan pendidikan ke depan adalah perlunya reinventing pendidikan, yakni: 1) menempatkan peserta didik menjadi subyek dari agen perubahan untuk membebaskan dirinya dari isolasi peradaban dan pragmatisme intelektual. 2) Meletakkan kerangka konspetual pendidikan etis berbudaya Indonesia pada porsi yang lebih sehingga proses enkulturasi pendidikan bisa menemukan kembali wajah pendidikan kita yang berkebudayan Indonesia.  Jangkauan  jangka panjang yang kita harapkan adalah dari penyadaran menjadi pembebasan, dan dari pembebasan menuju humanisasi, baik personal maupun sosial, sehingga ia bisa melihat teman atau orang lain sebagai bagian dari ciptaan tuhan, bukan dianggap sebagai makluk kafir.

Dengan reinventing    pendidikan mengantarkan manusia peserta didik bukan saja menjadi manusia yang pintar dan syarat dengan ilmu pengetahuan, tapi lebih dari itu menjadikan manusia peserta didik lebih humanis. Artinya pendidikan kita melahirkan kembali manusia peserta didik apa yang disebut “ humansynergism” .  Hal ini dapat dijelas, meski pendidikan kita masih bersifat kodian, kurang memberi perhatian kepada pengembangan individualitas yang mandiri. Orientasi baru pendidikan kita ke depan dijauhkan dari mentalitas jalan pintas dan lebih banyak usaha nyata untuk menimbulkan minat peserta didik untuk cinta kepada kerja keras dan kejujuran, mengharagi kebudayaan sendiri, termasuk nilai-nilai local (local wisdom). Mentalitas jalan pintas rupanya sejalan dengan keengganan kepada kerja keras, budaya trobosan (nyontek, budaya fotokopi, malas berpikir) tetap saja hidup subur dalam budaya kampus/sekolah, yang pada akhirnya pendidikan kita hanya akan menghasilkan manusia Indonesia rasa segan dan enggan bertanggungjawab. Ia cenderung berorientasi ke atas, kepada otoritas, suatu sikap feodalisme dan paternalistic. Ia lebih suka diperintah, lebih suka disuruh menghafal, ia lebih suka menjadi buruh, menjadi babu (babysitting).

Menurut Mark Blaug    begitu banyak informasi akan menimbun manusia sehingga manusia harus dapat memilih dan memanfaatkan untuk pengembangan pribadinya. Untuk itu konsep pendidikan menurut Blaug adalah kemudahan untuk memperoleh informasi. Kemajuan teknologi akan sangat membantu, meski kita tidak dapat mengatakan bahwa komputerisasi akan  memecahkan seluruh problem pendidikan. Belajar dengan bantuan komputer akan membuka horizon yang sangat luas bukan saja dalam proses belajar, juga tentang konsep sekolah. Sekolah masa depan akan berubah sehingga akan lebih berupa “personalized learning center”. Komputer akan banyak mengambil alih prosesm belajar hal-hal yang wajib, tugas sekolah atau guru akan beralih kepada memperkenalkan dan membangkitkan persepsi mengenai nilai-nilai.

Maka dengan reinventing pendidikan kita ke depan antara lain juga harus menghasilkan manusia  apa yang disebut “enculturationsynergism”. Artinya, pendidikan itu tidak menghasilkan manusia robot tanpa budaya, pendidikan tetap menghasilkan manusia mengakui adanya kekuatan budaya yang mengatur kegiatan jagat raya, yang berarti pula pengakuan terhadap iptek  (keserasihan antar akal dan alam semesta, antar manusia dan tuhan). Secara sederhana dapat dijelaskan   pendidikan   “bagaimana mengharmoniskan antar moral dan budaya, dimana manusia, mengakui  adanya kekuatan moral yang mengatur kekuatan rasio, yang berarti pula mengagumi kebudayaan”.

Dalam praktiknya proses pendidikan harus mengenalkan model pendidikan holistik, yakni, pendidikan moral, pendidikan sosial, pendidikan budi pekerti, pendidikan lingkungan hidup, pendidikan kebudayaan, dan pendidikan mental. Dengan menerapkan pendidikan holistik  ini anak bangsa kita tidak saja menjadi pintar tapi juga menghasilkan manusia berbudaya.

Menganut pandangan Aleks Lanur , manusia juga adalah makluk berjiwa. Karena itu dalam pendidikan perlu diusahakan agar peserta didik dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan jiwanya. Yang dimaksudkan dengan kemampuan-kemampuan jiwa adalah seluruh daya cipta, rasa, dan karsa. Karena itu, pendidikan budi pekerti dalam bentuk pendidikan moral dan agama merupakan bagian penting dalam kegiatan pendidikan.

Kejasmanian dan kerohanian manusia akan diperhatikan bila proses pendidikan sungguh merupakan proses humanisasi. Yang dimaksudkan dengan itu adalah proses pengamanan kemampuan-kemampuan dan sikap-sikap yang khas manusia. Meminjam terminologi Driyarkara, pendidikan harus mencakup dua hal yaitu proses hominisasi dan humanisasi.

Nilai Humanisme Jawa (Yogyakarta) dalam Pendidikan

Konsep humanisme ini dalam kebudayaan Jawa (baca: Yogyakarta) telah lama menjadi acuan kategoris dalam memahami hidup dan kehidupan. Dalam uraian ini saya mengacu kepada Irmayanti Meliono-Budianto untuk memahami humanisme Jawa. Humanisme Jawa sebagaimana dimengerti dalam pandangan Irmayanti Meliono-Budianto  dengan mengatakan agaknya nilai humanisme Jawa sangat terkait dengan etika dan perilaku etis manusia Jawa. Gambaran umum dalam studi etika selalu melihat antara dua kutub yaitu, teoretis dan praksis, artinya teori etika Barat akan menjadi payung bagi perilaku konkret manusia.

Sejalan dengan hal itu, maka etika Jawa pun juga akan menjadi salah satu payung tindakan praksis manusianya. Menurut Magnis Suseno dalam Etika Jawa (1984), pandangan dalam etika Jawa ingin mewujudkan apa yang oleh “orang Jawa” dihayati sebagai pola-pola kehidupan, prinsip-prinsip, norma-norma, sikap-sikap, nilai-nilai dan keutamaan-keutamaan moral. Dapat diperkirakan bahwa masih banyak orang Jawa, biasanya secara spontan, tanpa suatu refleksi terlalu eksplisit, menghayati etika itu, atau, lebih tepat, menilai diri dan orang lain menurut tolok ukurnya.

Nilai pendidikan dalam etika Jawa terutama penanaman nilai keselarasan. Keselarasan teramat penting bagi manusia Jawa. Selama mereka hidup dalam keselarasan satu dengan yang lain, dengan alam dan dengan alam ghaib sekalipun, mereka akan selamat dari segala ancaman. Nilai dan keutamaan moral dapat tercermin, misalnya menjunjung suara hati yang dianggap baik, menghargai kejujuran, memiliki rasa tanggung jawab, melihat adanya hak dan kewajiban, keselarasan atau harmoni dengan alam dan selaras dengan masyarakat. Selain itu, etika Jawa juga terkait dengan pandangan hidup manusia Jawa. Seperti telah kita ketahui, pandangan hidup Jawa memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri, suatu pandangan yang mencari Ilmu Kesempurnaan Jiwa (dapat kita sebut sebagai suluk, mistik, atau dalam agama Islam disebut sebagai tasawuf atau sufisme) (Meliono-Budianto, 2007:76). Melalui suatu “ramuan” yang unik, eklestisme dari berbagai pandangan yang telah ada di masa lalu pada masyarakat Jawa (Hinduisme, Budhisme, Islam, keyakinan lokal-kearifan lokal), semuanya itu telah membentuk pandangan hidup Jawa menjadi sangat menarik, dan menjadi suatu kajian yang dapat kita refleksiksan secara filosofis dan kritis. Sebagiaman  Irmayanti Meliono-Budianto menjelaskan, Sistem pemikiran humanisme sebenarnya membentuk manusia untuk berpikir secara rasional. Mengapa? Berpikir membentuk kesadaran manusia memiliki potensi untuk: (a) membentuk sifat kemanusiaannya terhadap berbagai situasi yang terberikan; (b) mampu memecahkan persoalan epistemologis secara rasional atau kritis; (c) membentuk kesadaran moral dan berbagai pertimbangan etis (Meliono-Budianto: 2006:56).Nilai-nilai ini barangkali kita lupakan dalam proses pencerdasan anak bangsa. Sehingga dikemudian hari kita selalu diingatkan oleh orangtua, banyak  generasi muda sekarang telah mengalami apa yang disebut ”wong Jawa ilang Jawane”.

Hal ini sebuah pertanda bahwa pendidikan kita telah gagal meletakkan ”culture fundamentalnorm” ke dalam relung-relung sanubari anak didik kita. Kita menjadi ”culture schock” ketika kita mengalami kehidupan masuk dalam lorong kegelapan.  Manakala kehidupan generasi muda sekarang telah mengalami  a historis, di sinilah arti pentingnya pendidikan berbasis budaya.

Kebudayaan merupakan dasar dari praksis pendidikan, maka bukan saja seluruh proses pendidikan berjiwakan kebudayaan nasional, tetapi juga seluruh unsur  kebudayaan harus diperkenalkan dalam proses pendidikan. Hal ini berarti kesenian, budi pekerti, syarat-syarat agama (nilai-nilai agama), sastra (dongeng, babat, cerita-cerita rakyat dan sebagainya), juga pendidikan jasmani. Program pendidikan yang komprehensif tersebut menuntut suatu suasana pendidikan berbudaya yang hanya dapat diwujudkan secara efektif di dalam sistem pondok.

Pendidikan pada Taman  Siswa yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara tidak menggunakan pendekatan paksaan. Dasar pendidikan yang dipergunakan adalah Momong, Among dan Ngemong. Dalam hal ini tidak ada pelaksanaan terhadap anak didik,tetapi lebih kepada membimbing dan memimpin meskipun pad hal-hal tertentu peran tersebut juga tidak diperlukan. Anak didik berkembang sesuai dengan kodratnya, sehingga peran guru sebagai pendamping dan orang yang membantu mengarahkan siswa sesuai dengan perkembangannya.

Sekolah atau pendidikan formal adalah salah satu saluran atau media dari proses pembudayaan. Media lainnya adalah keluarga dan institusi lainnya yang ada di masyarakat. Dalam konteks inilah pendidikan disebut sebagai proses untuk “memanusiakan manusia” tepatnya “memanusiakan manusia muda” (meminjam istilah Dick Hartoko) .

Daoed Joesoef memandang pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan karena pendidikan adalah upaya memberikan pengetahuan dasar sebagai bekal hidup. Pengetahuan dasar untuk bekal hidup yang dimaksudkan di sini adalah kebudayaan. Dikatakan demikian karena kehidupan adalah keseluruhan dari keadaan diri kita, totalitas dari apa yang kita lakukan sebagai manusia, yaitu sikap, usaha, dan kerja yang harus dilakukan oleh setiap orang, menetapkan suatu pendirian dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjadi ciri kehidupan manusia sebagai makluk bio-sosial .

Zulfikri Anas mengatakan semua sifat positif yang diharapkan tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku yang religius, cekatan, terampil, dapat membedakan yang baik dan yang buruk, yang salah dan benar, menghargai semua hal yang menjadi bahagian kehidupan di alam ini termasuk segala bentuk perbedaan di antara kita sesama manusia. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat pada saat yang tepat, serta mampu mengembangkan potensi diri dalam upaya meningkatkan kualitas pribadi, keluarga, kelompok, agama, bangsa dan negara. Semua ini merupakan unsur pokok dalam proses pembentukan masyarakat yang sejahtera, survive, adil, makmur, dan penuh kedamaian.

Untuk mewujudkan hal tersebut, para penyelenggara pendidikan harus yakin bahwa program dan proses pembelajaran dapat menggiring siswa agar mampu menggunakan segala apa yang telah dimilikinya –yang diperoleh selama proses belajar– sehingga bermanfaat dalam kehidupan selanjutnya, baik kehidupan secara akademis maupun kehidupan sehari-hari. Perlu juga ditekankan di sini bahwa dalam dunia kehidupan nyata, antara kehidupan akademis dan non akademis adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Untuk itu seharusnya, program dan proses pembelajaran tidak membuat dikotomi (memisahkan secara tegas) di antara keduanya. Semua ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah upaya membangun budaya suatu masyarakat sehingga tercipta kehidupan yang modern, maju, dan harmoni yang didasari oleh nilai-nilai budaya yang diyakini bersama oleh suatu masyarakat

Proses pembudayaan dalam pendidikan menekankan nilai-nilai kehidupan seperti kerja keras, kejujuran, ketaatan, welas asih, tepa seliro, saling menghormati sekalipun berbeda pandangan ataupun agama, dan lain sebagainya. Pembudayaan nilai-nilai tersebut sejak dini ditanamkan dalam diri anak. Jika hal itu sudah ditanamkan niscaya anak akan menemukan dirinya dan menjadi seorang yang dewasa dan bijaksana dikemian hari. Proses pembudayaan menurut Zulfikri Anas adalah upaya membentuk perilaku dan sikap seseorang yang didasari oleh ilmu pengetathuan, keterampilan sehingga setiap individu dapat memainkan perannya masing-masing. Dengan demikian, ukuran keberhasilan pembelajaran dalam konsep enkulturasi adalah perubahan perilaku siswa. Hal ini sejalan dengan 4 (empat) pilar pendidikan yang dikemukakan oleh UNESCO, belajar bukan hanya untuk tahu (to know), tetapi juga menggiring siswa untuk dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh secara langsung dalam kehidupan nyata (to do), belajar untuk membangun jati diri (to be), dan membentuk sikap hidup dalam kebersamaan yang harmoni (to live together). Untuk itu, pembelajaran berlangsung secara konstruktivis (developmental) yang didasari oleh pemikiran bahwa setiap individu peserta didik merupakan bibit potensial yang mampu berkembang secara mandiri. Tugas pendidikan adalah memotivasi agar setiap anak mengenali potensinya sedini mungkin dan menyediakan pelayanan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki serta mengarahkan pada persiapan menghadapi tantangan ke depan. Pendidikan mengarah pada pembentukan karakter, performa yang konkrit (observable) dan terukur (measurable) yang berkembang dalam tiga ranah kemampuan, yaitu: kognitif, psikomotor, dan afektif. Pengembangan kemampuan pada ketiga ranah tersebut dilihat sebagai suatu kesatuan yang saling melengkapi .

Untuk menjamin kekonsistenan antara tujuan pendidikan dengan pembentukan manusia yang berbudaya (enkulturasi), Zulfikri Anas merancang desain pembelajaran di sekolah yang tidak terlepas dari kondisi kehidupan nyata. Antara dunia pendidikan dan dunia nyata terkait dengan hubungan sinergis. Dengan demikian, antara nilai-nilai yang ditanamkan dengan pengetahuan akademis terikat dengan hubungan yang kontinum. Tidak satupun dari komponen ilmu pengetahuan yang terlepas dari nilai dan norma budaya. Proses pembelajaran yang demikian dapat digambarkan melalui diagram berikut ini :

Sumber: Zulfikri Anas Pendidikan dalam Budaya, http://fikrieanas.wordpress.com/budaya-dan-pendidikan/.

Nilai-Nilai Humanisme Jawa (Yogyakarta) yang Perlu diajarkan di Sekolah

Sebagai sebuah agenda reformasi saat ini, sudah saatnya paradigma pendidikan Indonesia harus memiliki relevansi dengan nilai masyarakat, budaya, dan kebangsaan. Pendidikan yang berbasis masyarakat, budya akan memungkinkan menjadi alternatif bagi terciptanya sumber daya manusia (SDM) seutuhnya. Sebab, secara filosofis, pendidikan merupakan upaya pewarisan, penyempurnaan dan pengembangan ilmu, pengalaman, kebiasaan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sesuai norma, nilai hukum yang menjadi acuan dalam kebudayaan masyarakat.

Sejalan dengan hal itu, Rusman Tumanggor (2000) mensinyalir bahwa para ilmuan dan tokoh Indonesia terkemuka mencetuskan world-view bangsa: ”Mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya” yang oleh WHO (World Health Organization) dinyatakan world-view bagi kesempurnaan manusia sejagad, melalui konsep kesehatan meliputi kesehatan kesempurnaan: fisik, mental, sosial dan spiritual (Health is a state of physical, mental, social, and spiritual well being and not merely the absence of diseases or infirmity).

Melalui gagasan tersebut, pendidikan berarti upaya terbaik untuk meraih kesempurnaan hidup manusia sesuai dengan realitas faktual yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Seiring dengan tuntutan otonomi daerah, perubahan paradigma pendidikan itu dimaksudkan untuk mengembalikan pendidikan kepada basis masyarakat. Masyarakat dilibatkan untuk memahami program-program yang dilakukan pendidikan dengan tujuan agar mereka termotivasi untuk bisa memberikan bantuan yang maksimal terhadap pelaksanaan program-program pendidikan tersebut.

Melalui konsep demikian, pendidikan pada dasarnya berbasis masyarakat. Abuddin Nata (2006) mendefinisikan konsep tersebut, sebagai sebuah alternatif untuk ikut memecahkan berbagai masalah pendidikan yang ditangani pemerintah, dengan cara melibatkan peran serta masyarakat secara lebih luas. Jadi, masalah-masalah yang dihadapi sekolah, madrasah, atau Perguruan Tinggi dapat dipecahkan bersama dengan masyarakat. Masalah yang dihadapi lembaga pendidikan seperti siswa/mahasiswa, guru/dosen, perlengkapan keuangan dan perumusan tujuan sekolah, madrasah, atau Perguruan Tinggi dapat diatasi bersama-sama dengan masyarakat. Berbagai sarana dan prasarana yang ada di masyarakat seperti lapangan olah raga, bengkel kerja, masjid, tempat-tempat kursus ketrampilan, sumber daya manusia dan lain sebagainya dapat diakses dan dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan, tanpa harus membayar.

Upaya untuk mengembalikan pendidikan kepada masyarakat selaras dengan asas demokrasi, keadilan, dan keterkaitan pendidikan dengan kehendak masyarakat. Lebih dari itu, pendidikan berbasis masyarakat merupakan pilar untuk merealisasikan UU 32   tahun 2004 tentang otonomi daerah.

Peran serta masyarakat yang menjadi ciri konsep pendidikan era otonomi bukanlah hal yang baru. Karena jauh sebelum itu, di setiap sekolah pada umumnya sudah ada apa yang disebut BP3 (Badan Pembina dan Pengawasan Sekolah) yang anggotanya terdiri dari orangtua siswa, atau di Perguruan Tinggi disebut POM (Persatuan Orangtua Mahasiswa) yang anggotanya terdiri dari para orangtua mahasiswa.

Dengan membangun pendidikan berbasis masyarakat, diharapkan akan memberikan peluang bagi institusi pendidikan agar semakin meningkat peranannya, yakni dengan cara memberikan kemudahan kepada pimpinan sekolah atau Perguruan Tinggi untuk memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang ada di masyarakat, termasuk sumber daya manusia. Dengan cara demikian, antara lembaga sekolah atau Perguruan Tinggi dan masyarakat berada dalam satu visi, misi dan tujuan dalam ikut serta menyukseskan program pendidikan.

Keharusan masyarakat ikut serta terlibat dalam menangani masalah-masalah pendidikan tersebut sebenarnya sudah di atur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Sumber daya pendidikan adalah dukungan dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang terwujud sebagai tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia dan diadakan serta didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan pemerintah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Perlu diakui bahwa pendidikan yang bermental ‘swasta’ adalah corak pendidikan yang berbasis masyarakat. Pendidikan yang bermental swasta itu-baik yang berstatus negeri maupun yang berstatus swasta betulan- telah teruji dilapangan dalam penerapan pendidikan yang berbasis masyarakat. Melalui pendidikan seperti inilah yang diharapkan mampu bertarung dalam kompetisi era global.

Selama ini, pada umumnya pendidikan terbiasa menggantungkan bantuan dari pemerintah. Dengan ketergantungan tersebut, mengakibatkan keterbatasan, kekurangan dan berbagai masalah muncul di lembaga-lembaga pendidikan. Untuk mengurangi ketergantungan itu pendidikan diharapkan dapat memanfaatkan sumber-sumber potensi yang terdapat di masyarakat.

Secara umum, pendidikan yang masih mengharapkan ‘pulung’ dari atas, selalu mempengaruhi kinerja sistem penyelenggaraan di sekolah/Perguruan Tinggi. Dengan kembali kepada ‘mental’ swasta diharapkan mampu meningkatkan kemauan, kemampuan ketrampilan dan strategi dalam menggali sumber-sumber yang ada di masyarakat.

Pengalaman yang cukup menjadi referensi bagi kita saat ini adalah sistem pendidikan yang diterapkan di negara-negara maju. Amerika misalnya, sejak lama telah menerapkan pendidikan semacam ini. Pendidikan tidak bergantung pada pemerintah, tetapi justru diserahkan kepada masyarakat. Karena pendidikan merupakan bagian dari cermin dan kultur masyarakat. Dengan demikian, sudah seharusnya masyarakat diberikan ruang yang layak untuk mengelola, menilai dan menikmatinya. Masyarakat diberi ruang partisipasi yang luas, agar institusi penyelenggara pendidikan memperoleh dukungan dan mendapat legetimasi sosial.

Sekali lagi, mengembalikan pendidikan kepada masyarakat berarti menghargai keragaman budaya, kultur dan segala sumber daya yang dimiliki masyarakat. Pendidikan harus timbul dari dalam masyarakat itu sendiri. Ali Khalil memberikan apresiasi bahwa pendidikan adalah proses sosial. Karena itu, pendidikan dalam suatu masyarakat berbeda dengan masyarakat lainnya, sesuai dengan karakter masyarakat itu sendiri. Dalam arti lain, pendidikan adalah “pakaian” yang harus diukur dan dijahit sesuai dengan bentuk dan ukuran pemakainya, berdasarkan identitas, pandangan hidup, serta nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat atau negara tersebut.

Adanya berbagai variasi lembaga sosial, tempat pariwisata, kesenian dan sejumlah aset masyarakat membuka seluas-luasnya untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Antara masyarakat dengan pihak lembaga pendidikan betul-betul bisa membangun kerjasama sinergis yang kompak dalam menunjukkan kegiatan pendidikan.